Published On: Sab, Jun 29th, 2019

Dittipidkor Bareskrim Polri Sita Uang Tunai Rp 173 M,Dari Mantan Dirut PLN Korupsi BBM

Share This
Tags

Jakarta, SKPKNews.co – Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menggelar perkara dugaan korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed ​​Diesel (HSD) atau solar. Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji kini ditetapkan sebagai tersangka karena ada dugaan melakukan tindak pidana korupsi dengan uang barang bukti (BB) hasil korupsi sebesar Rp 173 miliar berhasil disita kepolisian.

Kasus bermula dari laporan polisi (LP) nomor LP / 694 / VI / 2015 / Bareskrim tertanggal 5 Juni 2015

Kasus ini terjadi saat Pamudji dikeluarkan sebagai Direktur Energi Primer PT PLN pada 2010. Kala itu PT PLN melakukan pengadaan solar untuk PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan. Namun sebelum pelelangan berlangsung, tersangka diadakan pertemuan dengan HW selaku Presiden Direktur PT Trans Pacific Petrochemical lndotama (PT TPPI).

“Proses pengadaan yang dilakukan oleh panitia pengadaan di PT PLN atas perintah dari yang tersangka NP untuk pembelian di Tuban Konsorsium, PT TPPI selaku pemimpin dari konsorsium itu,” ujar Dirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Pol Djoko Poerwanto di buka toko Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan , Jumat (28/6/2019).

Pemenangan Tuban Konsorsium sendiri terbilang dipaksakan. Menerima konsorsium itu sebetulnya tidak layak dan memenuhi persyaratan sebagai pemenang tender untuk kontrak selama 4 tahun, penyelesaian dari 10 Desember 2010 hingga 10 Desember 2014.

Terbukti, Tuban Konsorsium akhirnya tidak mampu memasok BBM jenis solar untuk PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan sesuai dengan perjanjian jual beli setelah sekitar 1 tahun kontrak berjalan.

“PT PLN harus membeli dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari harga kontrak dengan Tuban. Konsorsium yang mana memerlukan PT PLN yang memerlukan kerugian,” imbuh Djoko.

Djoko menjelaskan, mengungkap kasus ini menimbulkan korupsi yang berbeda dari yang konvensional. Butuh keakuratan untuk membuktikan adanya tindakan melawan hukum. Selain itu, HW selaku Presiden Direktur PT TPPI juga ikut serta ke luar negeri.

(Barbuk 173 M yang berhasil disita Dittipidkor Bareskrim Polri)

Sampai melampaui ini, penyidik ​​masih menambah jumlah tersangka. Namun, semuanya masih dalam proses berbagi alat bukti yang cukup. Dianggap belum dapat diungkap ke publik.

“Apakah ada tersangka lain, saya mohon doanya, saya tidak bisa mengungkapkan di sini, ada LP-LP baru. Fokus kita aset pemulihan kenapa kita tidak tahan aja karena penahanan kita maksimal 120 hari, ”tambah Djoko.

Di tempat yang sama, Kasubdit I Dittipidkor Kombes Pol Arief Adiharsa mengatakan, dugaan telah mempertanyakan menentang hukum karena Pamudji menerapkan aturan Right to Match (RTM) dalam perkara ini. Padahal aturan tersebut bukan diperuntukan untuk pengadaan BBM.

“Dalam aturan PLN ada prioritas perusahaan nasional tetapi RTM untuk konstruksi bukan untuk BBM seperti ini. Ini menambah fakta tersangka memaksakan RTM di pengadaan BBM, ”kata Arief.

Selain itu, tersangka juga memutuskan kontrak dengan PT TPPI yang disetujui pada saat konsorsium. Tuban sudah tidak dapat lagi memenuhi perjanjian pengadaan barang pada 2012. Padahal Pertamina memiliki kontrak payung hukum, untuk tetap memasok BBM dengan harga premium atau lebih tinggi kompilasi dan ketidakmampuan konsorsium memenuhi kebutuhan.

“Kalau kamu gagal pasok, kamu harus ganti selisihnya. Tapi dengan diputus kontrak ini, tanda kutip dilepaskan sepenuhnya. Mestinya nggak perlu diputus kontrak orang bisa langsung tunjuk payung kontrak Pertamina, ”tegas Arief.

Sementara dalam rancangan perjanjian dengan PT TPPI juga pihak pemenang tender diwajibkan membayar selisih harga dari BBM yang dibeli oleh Pertamina dengan harga yang ditawarkan oleh PT TPPI. Dengan diputusnya kontrak oleh tersangka, sama dengan melepaskan PT TPPI dari membebaskan pembayaran selisih harga.

Penyidik ​​dalam perkara harus menerima sebanyak 60 orang, termasuk ada juga dari pihak Pertamina. Tanyakan ahli juga dimintai Keterangan. Sudah tersangka juga sudah berhasil sebelum diputuskan untuk berhasil.

Kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Investigatif BPK RI Nomor 9 / LHP / XXI / 02/2018 tanggal 2 Februari 2018, ditaksir sebesar Rp 188 miliar. Sejauh ini uang tunai yang disita sudah mencapai Rp 173 miliar. Yang disita dalam tiga tatakan dari rekening yang dikuasai PT TPPI QQ PT TLI.

Tersangka Pamudji dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan berkas perkara tersangka telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kejaksaan Agung RI Nomor: B-104 /F.3/Ft.1l12/2018 tanggal 14 Desember 2018. Perihal yang ditanyakan tentang penyidikan perkara dari Pidana Korupsi atas nama tersangka Nur Pamudji.

(Feriyandi Ketua Skpknews.co Sumsel)

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>