Published On: Sel, Mei 14th, 2019

Dugaan Korupsi Didinas Pendidikan Tahun 2017 Kejari Deli Serdang Diminta Segara Periksa Mantan Kadis Pendidikan

Share This
Tags

Sumut, SKPKNews.co – Sekretaris TOPAN RI DPD Deli Serdang Charles Sipayung melaporkan kasus temuan BPK RI tahun 2017 tentang Dana Tunjangan Sertifikasi Guru yang tersalurkan kepada Guru Pensiun dan Guru yang sudah meninggal senilai Rp.429.461.985.40.

“Dalam berkas yang akan menjadi acuan pelaporan ke Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam terdapat Data Temuan BPK RI, Surat Intruksi Bupati Ashari Tambunan, Surat Penyetoran Uang Kepada Guru,- Guru Yang Meninggal dan Pensiun, Surat Perintah Dinas Pendidikan, beberapa Kwitansi Pembayaran Uang dari guru – guru,” jelas Charles.

Lanjut Charles, jauh sebelum akan dilaporkan ke Kejari Lubuk Pakam, dikonfirmasi terlebih dahulu ke Dinas Pendidikan.

“Kepala Bidang Ketenagaan Yusnaldi dan beberapa pejabat lainnya dan memperoleh jawaban bahwasanya kalau Dana Tunjangan Sertifikasi Guru Tahun 2017 dalam proses pengembalian ke Kas Daerah melalui Rekening Pemkab Deli Serdang (Khusus PAD) di nomor 104.01.02.000970.0. Atau bisa diantar langsung ke Kantor Dinas Pendidikan dengan menggunakan kwitansi penyerahan uang,” beber Charles.

“Namun dalam hal yang diduga korupsi yang merugikan keuangan negara, tetap harus dihukum sesuai Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1999 Pasal 4, ‘Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Korupsi’,

Hal yang senada juga di komentar oleh JUBIR ( Juru Bicara ) DPP LSM KPK RI ( Komunitas Pemburu Korupsi ) HOJUTRA Sihaloho menerangkan bahwa memang benar bahkan bukan hanya kasus diatas, perlu diketahui juga mantan Kepala Dinas Pendidikan WH ini banyak terindikasi dugaan penyalahgunaan wewenang Jabatan, baik dalam penggunaan anggaran maupun penetapan pembagian Proyek juga banyak bermasalah.
Kita banyak menerima laporan dan fakta di lapangan yang membenarkan pelanggaran hukum ini, khususnya masalah TIPIKOR maupun PUNGLI. Tegas HOJUTRA

Melihat keadaan ini saya meminta agar Penegak Hukum segera melakukan pemeriksaan, penyidikan dan pemanggilan oknum WH agar dapat dilakukan penindakan hukum yang tegas dan tepat sesuai supremasi Hukum di Indonesia. Tegas HOJUTRA lagi.

(Team)

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>