Published On: Sab, Feb 9th, 2019

Masyarakat Sumut Desak Poldasu Untuk  Memeriksa 61 PT Diduga Melakukan Alih Pungsi Hutan

Share This
Tags

Sumut, Skpknews.co – sebanyak 61 Perusahaan Diduga Melakukan Alih Pungsi Hutan disumut hal ini diucapkan Indra Minka Ketua LSM. LKLH Lingkungan Hidup Sumut saat  Berdialog Dengan Ketua LI-TPK ANRI Membahas Hasil demo dan Petemuan Dengan Gubsu Edy Rahmayadi

Indra mika sangat kecewa dengan sikap Gubsu yang terkesan arogan tidak memberi kesempatan untuk menerangkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat dalam pertemuan pertemuan tersebut hanya Gubsu yang paling berhak bicara Aneh nya Gubsu juga mengancam akan melaporkan orang yang mengusiknya dengan UDD karet. Ketua LKLH sebagai Aktipis dari Lingkungan Hidup bukan meminta yang aneh hanya meminta agar melakukan Evaluasi terhadap pemilik perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran tentang perijinan.

Dan yang mejadikan atau merubah hutan menjadi kebun sawit ucap ketua LKLH kepada Ketua LI-TPK ANRI. Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara RI.(LI-TPK ANRI) Bambang.S.SH. saat ngopi bareng di daerah Medan Petisa, Bambang.S.SH menyatakan sikap nya mendukung para pendemo dengan catatan tidak boleh anarkis hal yang wajar jika kita lihat sebagai kontrol sosial ada temuan kemudian dilaporkan kepada pemerintah seharusnya pemerintah bangga karena yang para Pengiat Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme, bebas dari Provinsi Sumut ini kerena Putra Sumut takut hutannya akan habis dijadikan perkebunan sawit oleh para penguasa dan pengusaha, hal yang wajar dilalukan oleh Putra Daerah karena dan atas nama masyarakat sumut ada ras Kekwatiran hutan akan habis di jadi kebun sawit yang dilakukan para Pengusaha dan Pengusa untuk memperkaya diri sendiri mengatas namakan pejabat hal ini seharunya, Gubsu bangga dan memerintahkan jajarannya untuk melakukan evaluasi kembali objek-objek yang diduga kawasan hutan dijadikan perkebunan sawit benar apa yang dikatakan Gubsu dalam siaran PERS nya dari dulu sampe sekarang tidak selesai masalah hutan tapi apakah salah dalam kepemimpinan Gubsu yang baru merubah sumut yang baru bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, saya yakin bahwa ada yang melakukan pembiaran kawasan hutan dijadikan perkebunan semasa pemimpin terdahulu Nah”:
sekarang sudah menjadi tugas Gubsu yang baru untuk membongkar praktek-praktek KKN pejabat terdahulu jika benar adanya terjadi perambahan hutan dan mengalih pungsikan hutan ya Gubsu harus ambil tindakan kerna Gubsu bekerja buat masyarakat bukan musuh masyarakat ungkap Bambang.S.SH yang didampingin beberapa awak media dan LSM Sumut.

Sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2018. Apalagi Pemprov Sumut sudah mendapatkan data, ada 61 perusahaan perkebunan yang melakukan alih fungsi kawasan di Sumut tentunya itu bocoran dari teman teman Pers ataupun media menjadi perhatian khusus Buat Gubsu karena tugas baru yang harus diselesaikan.

Gubernur Sumut sudah sewajarnya bangga ada lapisan masyarakat yang membocorkan beberapa perusahaan sawit bediri tengger dikawasan hutan lindung dan rata-rata pemiliknya jadi kaya dan arogan karena merasa ada orang-orang penting dibelakangnya.

Pertemuan Bambang.S.SH, dengan Indra Minka kalau Data yang disampaikan Indra itu, langsung diklarifikasi gubernur dengan mengatakan jika data yang ada sama Gubsu , sekitar 160 perusahaan perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Utara (Sumut), berada di dalam kawasan hutan lindung, dan di akhir pertemuan Gubsu menyapaikan bahasa yang sedikit buat tenang para pendemo.

“Soal hutan, ada beberapa hektar yang sulit. Saya bukan mengkomentari soal masalah PT. ALAM, tapi lebih didasari rasa suka pada Sumut, ”jelas Edy.

Alasan itu juga, katanya, membuat ia melepaskan pangkat dan jabatannya sebelum menjadi gubernur. “Kita selesaikan masalah ini, tapi aku tak mau dipolitisir. Bantu SAYA, ”ajaknya kepada Indra Minka, Rachmat, M. Zainuddin, Andika Perdana, dan Adi Chandra Pratama.

Saat disinggung Indra tentang wewenang gubernur sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Edy menyetujui ketentuan yang menetapkan batas wilayah 33 kabupaten / kota yang ada di Sumut.

“Undang-undang 23 itu baru menetapkan status,” tegasnya.

(Tim)

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>