Published On: Sab, Jan 12th, 2019

KPK Bisa kenakan Hukuman Mati dalam Suap Proyek Air Minum Daerah Bencana

Share This
Tags

Jakarta, SKPKNews.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa kenakan dan mengajukan permohonan mati terhadap tersangka pelaporan dugaan suap kontribusi proyek Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terkait pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Penyebab, terkait proyek KemenPUPR yang dikorupsi, terkait dengan daerah bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. HDPE untuk Palu dan Donggala.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengaku pihaknya sedang mendalami permohonan hukuman mati dalam kasus ini. Menurut Saut, penerapan hukuman mati yang termasuk dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, dapat digunakan jika para tersangka terbukti melakukan korupsi bantuan bencana.

“Kalau sesuai penjelasan Pasal 2 (UU Tipikor), itu kan bisa menjawab mati, kalau korupsinya menyengsarakan orang banyak,” kata Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (30/12/2018), dini hari.

Pidana mati sendiri tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hukuman kejahatan mati merupakan terusan dari Pasal 2 ayat 1 tentang melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau membuat komitmen terhadap negara dalam pengadaan barang / jasa.

Secara keseluruhan, Pasal 2 ayat 2 berbunyi, “Dalam hal tindak pidana korupsi disetujui dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, hukuman mati dapat dijatuhkan.”

Pada penjelasan Pasal 2 ayat 2 tertunda yang diajukan dengan persyaratan tertentu sebagaimana yang diberlakukan sebagai pemberatan pertanggungan tipikor, pertanggungan korupsinya dilakukan dengan syarat empati. Pertama, pada saat negara dalam bahaya sesuai dengan UU yang berlaku.

Kedua, pada saat terjadi bencana alam nasional. Ketiga, sebagai pengulangan tipikor (tindakan korupsi dilakukan berulang-ulang). Keempat, atau pada saat negara dalam krisis ekonomi dan moneter.

“Ya jika dilihat dari paling bawah ini, jika bicara, minimal ada yang menjawab dengan putusan MK, segala macam tentang sumber daya alam, udara, menjadi hal yang penting dari bagian kita, diambil oleh pemerintah untuk menangungjawabi mengurusi itu,” kata Saut.

Saut menambahkan, korupsi terkait diterbitkan dapat diterapkan hukuman mati atas salah satu persyaratan dalam Pasal 2 ayat (2). Namun, sambung Saut, pihaknya masih mengalami masalah.

“Bagaimana ini bisa di korupsi bahkan ada didaerah yang masih bencana, kita lihat dulu, apakah masuk kategori pasal 2 yang korupsi bencana alam yang menyengsarakan hidup orang banyak itu sesuai penjelasan pasal 2, itu kan,” terangnya.

Sejauh ini, KPK baru menyetujui pemilihan tersangka yang diduga terkait proyek pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Empat tersangka dari pejabat KemenPUPR yaitu, Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE); PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah (MWR); Kepala Satker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar (TMN); serta PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin (DSA).

Empat pejabat KemenPUPR mendapatkan jatah suap yang berbeda dalam laki-laki gatur lelang terkait proyek SPAM. Diduga, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare menerima Rp 350 juta dan 5.000 Dolar Amerika Serikat untuk pembangunan SPAM Lampung serta Rp500 juta untuk pembangunan SPAM di Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Kemudian, Meina Woro Kustinah berhasil menerima sebesar Rp1,42 miliar dan 22.100 Dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Sedangkan, Teuku Moch Nazar menerima sinyal Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah; serta Donny Sofyan Arifin menerima Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Lelang proyek yang dimaksud disetujui untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang diterima oleh orang yang sama. PT WKE sendiri menyiapkan untuk mengerjakan proyek diatas Rp50 miliar. Sedangkan PT. TSP. Menyiapkan untuk melaksanakan proyek di bawah Rp50 miliar.

Ada 12 paket proyek KemenPUPR tahun anggaran 2017-2018 yang dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP dengan nilai total Rp429 miliar. Proyek terbesar yang diperoleh dua perusahaan tersebut, pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai total proyek Rp210 miliar.

Sebagai pihak yang mengalihkan penerima, empat pejabat KemenPUPR menolak Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) 1 KUHP.

Sementara, pihak yang mengeluarkan lisensi, Budi, Lily, Irene Irma, dan Yuliana disangkakan mengalihkan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(Feriyandi)

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>