Published On: Rab, Des 5th, 2018

Diduga Kepala Desa Palem Karang Rejo Kabupaten Magetan Korupsi Dana Desa

Share This
Tags

Magetan, SKPKNews.co – Pengggunaan Dana Desa (DD) di daerah Kabupaten Magetan Jawa Timur pada umumnya baik dalam sistem pelaporan ke tingkat Kabupaten, pasalnya sebelumnya sudah diberi  petunjuk dan draf sistem pelaporan dari tingkat Kabupaten mengenai petunjuk arahan dan tata cara sistemnya dari Permas, namun kenyataan di Desa-desa dalam praktek Penggunaan Dana Desa masih amburadul dan semarut tentang pengunaannya.

” Banyak uang yang diduga salah guna dan di korupsi oleh Kepala Desa dan oknum oknum Perangkat Desa yang bisa mengambil hati Kepala Desanya untuk kolosi ”  hal ini di sampaikan oleh Suharminanti.SH dari tim Investigasi LPPNRI kepada SKPKNews.co beberapa hari yang lalu.
Masih kata  Cak Amin, mestinya cara penggunaan pencairan dana Desa, sebelum dana Desa di ambil oleh Bendahara Desa dari Bank, sebelumnya tim pelaksana proyek mengajukan draf profosal kebutuhan dana kepada urusan keuangan Desa, baru bendahara Desa bisa mengambil uang dari bank tersebut.
Tentu hal ini pengajuan kebutuhan dana Desa sesuai draf profosal dana, yang di ajukan timlak resmi yang di tanda tangani oleh Kepala Desa. Begitu juga pencairan dana tahap ke dua dan seterusnya hingga pelaksanaan proyek selesai.
Ditambahkan, tidak seperti sekarang dana Desa turun di duga di gunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Desa dan oknum perangkat Desa dengan dalih untuk pelaksanaan proyek. Dengan cara akal bulusnya,seolah olah! dana Desa diajukan dengan cara yang benar, berkedok proyek di lapangan, proyek tetap di kerjakan namun dengan cara ala kadarnya saja tidak sesuai Rencana Anggaran bangunan, tidak sesai dengan aturan kunstruksi bangunan, sehingga proyek baru seumur jagung sudah ambrol, pungkasnya, Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Gambar tidak ada.

Ditempat, terpisah  tokoh warga Desa setempat, yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, membenarkan tim investagasi dari LPPNRI tersebut di atas, bahkan ia mengatakan, ia juga sebagai anggota timlak ada di dalam SK keputusan Kades itu, namun SK itu diduga hanya sebagai formalitas saja kalau ada pemeriksaan dari Irwilkab atau Banwas
Jadi semua nama nama TIMLAK yang ada dalam SK Kades Desa Pelem No 188/06/Kept/403.07/2018 itu Bodong, rakyat tidak pernah di ajak rapat oleh timlak dan tidak pernah musyawarah bahas Proyek, jelasnya dari mantan Perangkat Desa ini kepada wartawan SKPK News.co.

Ditambahkan, Kantor Desa dan Balai Desa ini sebenarnya masih kokoh kuat untuk 25 tahun kedepan, namun karena nafsu kades kantor dan balai desa tetap  di rehab dengan dana sekitar 275 juta rupiah, padahal kalau kita analisa, pakai hitungan konstruksi dana tidak sampai segitu, hitungan dari tim kami dilapangan kalau hanya rehab seperti itu hanya menghabiskan dan sekitar Rp.150 jutaan bisa tak sampai, ungkapnya.

Pasalnya, proyek yang dikerjakan hanya bikin plafon atap, nggeser tembok dan membuat undakan untuk panggung, dan keramik lantai sedang barang habis pakai di gunakan lagi dan hanya bayar tukang dan belanja material yang tidak seberapa, keluhnya.

Tragisnya,  pelaksanaan proyek hanya satu orang Perangkat Desa atas Perintah Kades, dan ini patut diduga uang bisa di selewengkan atau dikorupsi oleh dua orang tersebut dan satu orang pemborong dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdinas di Kecanatan Karangrejo Magetan  ” Ini bentuk tindak pidana Korupsi Kolusi Nepotisme dengan Pejabat di Kabupaten Magetan”
Di tempat yang sama Pak Kamituwo ini mengatakan, ia sebagai pemangku Wilayah di desanya tak pernah di ajak masalah Pekerjaan apalagi masalah pelaksanaan Proyek sama sekali tidak pernah. Namun semua tahu apa yang terjadi di dalam  APBDes semua tahu. Biarlah resiko dan tanggung jawab  masalah anggaran, apalagi yang namanya DANA DESA semua rakyat berhak untuk mengawasi dan melaporkan, jelasnya begitu.
Ditambahkan, ia mengatakan sebagai anggota timlak yang berkedudukan dalam Surat Keputusan sebagai anggota timlak biarlah  di gunakan, itu hanya formalitas untuk pelaporan SPJ ke atas apabila ada kontrol evaluasi dan monitoring dari Inspektorat, yang membuat heran tidak apa-apa yang penting tidak ada tanda tangan perihal Proyek.

Dampak  sistem amburadulnya administrasi Desa ini menyebabkan Perangkat Desa lainya tidak ada yang rukun, cari gaya hidup sendiri sendiri dengan jalan menggarong uang Dana Desa dan uang yang dari rakyat seperti mencarikan surat surat dari rakyat seperti membuat KTP, KK dll, ungkap Giono kepada SKPKNews.co
Untuk itu ia berharap, Inspektorat Kabupaten atau penegak hukum yang lain seperti Kepolisian, Kejaksaan segera turun ke Desa Desa untuk menyeret kepala Desa dan Oknum Perangkat Desa yang sudah diduga melakukan tidak pidana korupsi dan memakan uang anggaran pemerintah, imbuhnya.

(Bambang edy)

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>