Published On: Kam, Jul 28th, 2016

FOKUS PERBAIKAN KPK DI PAPUA BARAT

Share This
Tags

2033d_Kegiatan-Anak_Papua

skpkpapuabarat,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya pendampingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Papua Barat. Tujuannya, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Karena itu, KPK menggelar Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Kamis (28/7) di Kantor Gubernur Papua Barat, Jalan Siliwangi No.1, Manokwari, Papua Barat.

Ada beberapa fokus bidang yang menjadiperhatian KPK untuk segera dibenahi. Ini merupakan hasil dari pengamatan sebelumnya atas sejumlah persoalan yang masih melanda. Di antaranya masih rendahnya kualitas manajemen pengelolaan aset daerah; kurang memadainya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan tunggakan berupa aset kontijensi (piutang era Askes); belum optimalnya tata kelola di bidang minerba, kehutanan dan perkebunan; serta persoalan infrastruktur dan transportasi akibat kondisi geografis yang ekstrem.

Untuk menyelesaikan semua persoalan tersebut, tentu saja KPK melibatkan pemangku kepentingan lain, yaitu DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, serta LKPP. Usai kegiatan, para pemangku kepentingan melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama untuk bersama-sama menjalankan rekomendasi perbaikan.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan yang menghadiri kegiatan tersebut, sinergi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pembangunan di Papua Barat sebagai daerah otonomi khusus. Sehingga dengan dana yang besar seharusnya dapat berdampak bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Selain itu, juga menumbuhkan kesadaran dan komitmen antikorupsi para pejabat dan penyelenggara di provinsi tersebut. Hal ini menjadi penting, sebab kepatuhan para pejabat dalam melaporkan harta misalnya, masih sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah angka yang sudah melaporkan hartanya. Baru sebanyak 25 persen di tingkat legislatif, dan 53,6 persen di tingkat eksekutif.

“Tentu saja, menegakkan integritas itu harus dilakukan di tingkat pimpinan. pejabat harus memberikan teladan bagi pegawai di bawahnya,” katanya.

Selanjutnya, KPK akan terus mendorong Pemprov Papua Barat untuk menjalankan rekomendasi dan memantau keberlangsungan rencana aksi. KPK juga berharap masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan dengan efektif, dan tidak permisif pada tindak korupsi sekecil apapun. Selain di Papua Barat, kegiatan ini juga dilaksanakan di lima provinsi lainnya, yaitu Banten, Riau, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Papua.(Tim)

 

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>