Published On: Rab, Okt 1st, 2014

KEMENTAN DIMINTA CABUT IUP PT. TELEN PRIMA SAWIT

Share This
Tags

perambahan hutanKutai Timur, SKPKNews.co: Tertangkapnya Gubernur Riau Annas Maamun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit membuka mata masyarakat luas tentang persekongkolan yang kerap dilakukan oleh pejabat dengan pengusaha. Akibat persekongkolan itu, masyarakat yang kena dampaknyalah yang menderita.

Terkait dengan dampak persekongkolan pejabat dengan ppengusaha menimpa warga Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa tahun terakhir warga desa tersebut resah akibat mengalami kesulitan mencari nafkah akibat ladang mereka dirampas oleh perkebunan sawit. Adalah PT. Telen Prima Sawit yang dituding oleh masyarakat menipu mereka dengan menjanjikan lahan plasma bagi masyarakat sehingga mereka mengijinkan PT. Telen Prima Sawit mengusahai hutan adat di wilayah mereka.

Janji PT. Telen Prima Sawit tak kunjung terealisasi, warga Desa Benua mengadukan nasib yang menimpa mereka ke aparat berwenang namun tidak mendapat penyelesaian yang memuaskan.

Cabut IUP

Menanggapi persoalan warga Desa Benua, Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK) meminta Kementerian Pertanian mencabut Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Telen Prima Sawit. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP LI-TPK, Bambang S, S.H., di Jakarta, (1/10).

“Kita meminta Kementerian Pertanian mencabut IUP PT. Telen Prima Sawit karena perusahaan itu telah melanggar Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (IUP).” Ujar Bambang.

Menurut Bambang, perusahaan sawit tersebut tidak memenuhi janji-janjinya kepada masyarakat sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013. Janji untuk memberikan lahan plasma seluas 2Ha per KK tidak pernah ditepati, bahkan PT.Telen Prima Sawit semakin merajalela memperluas lahan perkebunannya hingga mencapai sekitar 4000 Ha dengan cara merampas lahan pertanian masyarakat Desa Benua Baru. Perampasan dilakukan oleh PT. Telen Prima Sawit dengan alasan bahwa tanah itu sudah diserahkan oleh koperasi, sehingga masyarakat yang menuntut ganti rugi atas tanahnya tidak menerima apapun.

Bambang juga menegaskan bahwa LI-TPK akan menurunkan timnya untuk mengusut perizinan yang dimiliki oleh PT Telen Prima Sawit dan implementasi pelaksanaan undang-undang di lapangan.

“Keberadaaan perusahaan PT. Telen Prima Sawit melanggar peraturan dan meresahkan masyarakat. Kita mendukung masyarakat Desa Benua Baru untuk menutup PT Telen Prima Sawit .” Pungkas Bambang*****

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>