Published On: Sen, Jun 16th, 2014

Pekan Ini Bupati Pakpak Bharat Akan Dilaporkan Ke KPK

Share This
Tags
penghargaan-kabupaten-peduli-ham

Bupati Pakpak Bharat Yolanda Remigo Berutu

JAKARTA, Skpknews.co – Beberapa Dugaan Korupsi diduga melibatkan Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara RYB, menggerogoti APBN dan APBD hingga saat ini belum tersentuh hukum, RYB seakan perkasa dan tidak pernah diperiksa terkait berbagai kasus korupsi yang terjadi daerah itu, padahal indikasi-indikasi sudah mulai terkuak.
kapan kejaksaan Tinggi (kejati) Sumut dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap RYB, agar berbagai dugaan korupsi ini dapat diusut hingga tuntas sehingga masyarakat Pakpak Bharat puas dan tidak penasaran dengan berberapa dugaan korupsi yang terjadi selang 5 tahun.
“ Kami kembali mendesak Kejati Sumut agar mengusut persoalan ini, jika tidak ada tindakan yang dilakukan Kejati, maka ini harus dipertanyakan, ada apa dibalik semua ini” tegas Bambang S. Senin, (16/06/2014).
Bambang S membeberkan, ada beberapa dugaan kasus korupsi, diantaranya dana bencana alam Dinas BPBD, kasus perambahan hutan lindung pada pembukaan akses Jalan jalan Aornakan-Pagindar, dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah(DPID) bersumber dari dana APBN Anggaran 2011, sebesar Rp 34Miliar lebih” Kata dia.
” Keterlibatan Bupati dan beberapa pejabat teknis diduga terlibat dalam dugaan korupsi, terkait Perambahan hutan lindung pada pembukaan akses Jalan Aornakan-Pagindar, pembukaan Jalan Aornakan-Sibagindar, Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut (PGGS) dan Kecamatan Pagindar terkait revisi pembangunan akses jalan Aornakan-Sibagindar yang terletak di kawasan hutan lindung, dan hutan produksi terbatas di kawasan hutan lindung register 71 di Sikulaping yang terkena lokasi pembangunan jalan Aornakan-Sibagindar yang pekerjaannya telah selesai pada bulan Februari 2012.” Tambah Bambang S.

Seperti diketahui bahwa Hutan produksi dan register 71 Sikulaping belum memiliki izin revisi Pinjam pakai kawasan hutan, sesuai dengan SK Kemenhut No: 698/Menhut/II/2009 dari Kementerian Kehutanan, tentang izin pinjam pakai kawasan hutan lindung, produksi serta register 71 Sikulaping.

Anehnya kata Bambang, pada Anggaran APBN Pusat sebesar Rp34.650.000.000 ini diperuntukkan pada kegiatan 15 paket proyek pembukaan Jalan Aornakan-Simerpara, karena kondisi jalan tersebut tidak berfungsi, sebab ada beberapa titik tidak diselesaikan pekerjaannya dan tidak bisa di rasakan masyarakat manfaatkan jalan tersebut.

Pembukaan jalan akses Jalan Aornakan-Pagindar dengan volume kerja sepanjang 20,5 kilometer ada dugaan kuat terindikasi mark-up dan dikerjakan tidak berdasarkan RAB, sehingga merugikan keuangan negara hingga Milyaran rupiah.

Bambang berharap, pihak Kejati Sumut dan KPK harus secepatnya melakukan pengusutan bagi mereka yang telah melakukan pengembosan uang negara, “ dalam kasus pembuatan jalan kami sangat menyayangkan sikap Pemda Pakpak Bharat dengan beraninya tidak melakukan UKL, UKP serta Amdal sebelum mendapat izin prinsip dari Kemenhut, yang toh telah diatur sesuai UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan” bebernya.

“ jika sampai bulan ini tidak ada tindakan dari Kejati Sumut, maka kami akan melaporkan persoalan ini ke KPK, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Pakpak Barat, agar kekecewaan seluruh elemen masyarakat di kabupaten Pakpak Bharat dapat terobati, dan siapa dalang dibelakang aksi pemorotan uang negara, akan segera diringkus dan di tahan, saya tidak pernah gentar untuk memerangi korupsi di negeri ini, jika perlu nyawa akan saya berikan, asalkan koruptor tidak berkeliaran di negeri ini” Tegas, Bambang yang dikenal tidak gentar dan takut dalam memerangi korupsi.(tim)

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>